Lebih dari 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai banyak sorotan. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dibuat cukup menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Tidak hanya menimbulkan kontroversi, masyarakat juga makin kemari juga di buat bingung dengan jumlah kebiijakan yang dikeluarkan semakin banyak namun langkah yang terseok-seok ditengah efisisensi anggaran buntut program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tanggapan datang dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja, Danang Rudiyatmoko. Dirinya menilai berbagai kebijakan yang dikeluarkan terlihat serampangan.
Beberapa diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), diluncurkannya superholding Daya Aganata Nusantara (Danantara), pemotongan biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp10 juta, program 3 juta rumah murah, hingga pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai di tengah efisiensi anggaran.
Yang paling menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut menurutnya berdampak pada turunnya kekuatan fiskal pemerintah.
MBG disebutnya menjadi program pemerintah salah langkah dan dianggap tergesa-gesa. Ia menyampaikan kebijakan tersebut terlalu dini dilakukan di awal pemerintahan.
Bahkan saat proses transisi menuju pemerintahan saat ini, belum ada sinkronisasi mengenai pos anggaran untuk MBG.
“Bahkan di akhir jabatan kabinet Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) belum mengetahui postur APBN untuk MBG,” katanya saat diwawancarai kabarangkringan.com, Kamis (27/2/2025).
Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disebutnya tidak menempatkan program tersebut (MBG) sebagai hal yang strategis untuk bisa diwujudkan.
Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 membuat berbagai kementerian dan pemerintah daerah memangkas anggaran guna memuluskan program tersebut.
MBG yang digemborkan pemerintah untuk menciptakan multiplier effect disebutnya tidak realistis jika dilihat dari kemampuan anggaran per hari dalam menyediakan makanan perlu modal yang besarkan, sedangkan setiap daerah memiliki anggaran yang terbatas.
Dirinya juga menyoroti terkait dengan lahirnya superholding, Dana Aganata Nusantara (Danantara) yang melakukan pengelolaan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan akselerasi ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB).
Danang menyampaikan jika aset yang dikelola Danantara merupakan aset likuid BUMN yang dikumpulkan 20 miliar USD atau berkisar Rp320 triliun untuk tahap awal investasi.
Berbagai spekulasi tentang pengelolaan keuangan disebutnya akan berisiko tinggi apabila terjadi kerugian dari aset maupun saham yang dikelola.
Pasalnya setiap kerugian aset merupakan tanggungjawab dari holding dalam hal ini Danantara yang bisa mengganggu stabilitas seluruh perusahaan yang asetnya ikut dikelola.
Ia meragukan proyeksi investasi melalui Danantara dapat mengimbangi cadangan devisa negara. “Bedanya ini merupakan cara mengakapitalisasi Bangsa sendiri. Jadi mereka mengumpulkan kapital berharap pada tahun berjalan bisa berkumpul sama dengan cadangan devisa uang negara, kan itu berkhayal,”katanya
Basis ekonomi Indonesia disebutnya berbeda dengan negara persemakmuran seperti Singapura yang juga memiliki super holding melalui Temasek nya. Singapura disebutnya memiliki basis ekonomi yang secara konsisten bergantung pada jasa.
“Kalau tidak punya basis ekonomi susah. Pertanyaan saya, Singapura itu holdingnya bergeraknya dimana? jasa kan. Yang kebetulan jasanya dilindungi oleh persemakmuran. Juragannya Siapa? kan Inggris,” katanya.
Sementara itu, contoh lain dari superholding justru menyebabkan menjadi muara korupsi terjadi di Negeri Jiran, Malaysia dengan runtuhnya 1MDB yang telah menggerus kepercayaan publik melalui Perdana Menteri Najib Razak.
Menurutnya mendirikan sebuah superholding bukan hanya terkait pengelolaan saja namun juga perlu melihat sisi fundamental ekonomi yang selama ini berjalan di masyarakat.
Sementara basis ekonomi masyarakat indonesia masih rendah usaha mikro yang disebutnya akan sulit dikembangkan karena dibenturkan dengan modal yang kian tidak terjangkau untuk bisa meningkatkan kapasitas.
Dua mantan presiden RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Danantara disebutnya menjadi dilematis yang disebutnya kurang berhasil dalam membangun basis ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
Terlebih di era Presiden SBY yang disebut Danang dalam 10 tahun tidak banyak hal yang digerakkan dari sektor riil dan justru memanjakan masyarakat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain mengelola aset, Danantara juga mengelola investasi dari berbagai konsorsium dengan harapan bisa mendapatkan deviden.
Jika Danang menyebut hasil deviden yang dibagi bisa digunakan untuk menutup APBN yang bocor untuk beberapa program ‘gemuk’ Presiden Prabowo. (Hus)
