Ratusan Kepala Daerah telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (21/2/2025).
Pelantikan tersebut merupakan hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024
Harapan kepada para Kepala Daerah yang bisa menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel tercurahkan dari semua pihak.
Tidak terkecuali Jogja Police Watch (JPW) yang berharap kepada seluruh kepala daerah bisa menjalankan pemerintahanya secara bersih tanpa ada masalah.
Aktivis JCW, Baharuddin Kamba menyampaikan harapannya kepala daerah terpilih pemerintahan ke depan perlu serius menangani transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Kedua hal tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di daerah tak terkecuali di kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya melalui keterangan tertulis (20/2/2025).
Kamba berujar, jika belum ada tata kelola yang bagus dari pemerintah, bukan tidak mungkin akan muncul kasus. “Karena jika kepala daerah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, maka potensi terjadinya korupsi sangat besar terjadi,” ujar Kamba.
Dengan banyaknya modal yang perlu dikeluarkan untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah, hal tersebut menurutnya membuat kepala daerah berpotensi memikirkan upaya untuk balik modal.
Jika tidak dibentengi maka akan menjadikan kepala daerah terjerumus melakukan korupsi.Dirinya mendorong agar pemerintahan di daerah ke depan bisa berupaya lebih untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Terutama di Kabupaten maupun Kota di DIY untuk mengelola daerah khususnya keuangan daerah (APBD) dengan cara transparan dan akuntabel termasuk juga mutasi dan promosi jabatan harus sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.
“Masyarakat perlu mengawasi hal ini termasuk di sektor pengadaan barang jasa di pemerintahan daerah perlu juga pengawasan dari masyarakat,” imbuhnya.
Disebutnya, banyak dari kepala daerah terjerat kasus korupsi dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa atau penyelewengan dengan APBD dan jual beli jabatan.
Hal tersebut disebutnya menjadi PR serius bagi Presiden Prabowo untuk bisa memastikan bawahannya di daerah menjalankan amanat rakyat secara jujur.
“JCW ingin lembaga – lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan dan kepolisian dapat menegakkan secara tegas tanpa pandang dulu apabila terbukti ada pidana korupsi di setiap daerah, tak terkecuali di Kabupaten-Kota di DIY,” katanya. (Hadid Husaini).
